Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Produk dan Kinerja Operasional BMT

Agar berjalannya lembaga keuangan syariah  (BMT) maka lembaga keuangan haruslah mempunyai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Mahmud, secara umum produk BMT dapat diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), produk jasa dan produk tabarru’: ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah) (Machmud, 2016: 183).

Produk penghimpunan dana (funding). 

Penghimpunan dana pada bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah yaitu berupa wadiah dan mudharabah. 

Wadiah atau Al-Wadiah dari segi bahasa bisa diartikan sebagai meninggalkan atau melekatkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari sisi teknis operasional, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki oleh pihak yang menitipkan barang (Muhammad, 2010: 37).

Sedangkan dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, wadiah dimaknai sebagai “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat” (Sjahdeini, 2014: 351).

Wadiah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu Wadiah Yad Amanah (trustee safe custody dan Wadiah Yad Dhamanah (guarantee safe custody). Menurut Ridwan yang dimaksud dengan wadiah yad amanah yaitu sebagai berikut:

penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut, Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (fee) kepada penitip (muwardi’) sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. 

Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Prinsip wadiah yad amanah ini sering berlaku pada bank dengan jenis produknya yaitu kotak penyimpanan (safe deposit box). (Ridwan, 2004: 150)

Prinsip kedua adalah wadiah yad dhamanah. Dalam pandangan Ridwan, wadiah yad dhamanah dimaknai sebagai akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, dan BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. 

Akad ini deposan akan mendapatkan imbalan bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT. Produk ini biasanya kurang berkembang karena deposan menghendaki adanya bagi hasil yang layak” (Ridwan, 2004: 151).

Selain wadiah ada akad mudharabah sebagai penghimpun dana. Menurut Muhammad yang dimaksud mudharabah, yaitu:  
 
Mudharabah merupakan akad kerja sama antara Shahibul Mâl dan Mudharib (Perbankan Syariah/LKMS) dimana Shahibul Mâl sepenuhnya menanggung modal usaha dan Mudharib sepenuhnya mengelola dana dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati pada awal akad. Nisbah yang disepakati tidak dalam bentuk nominal namun dalam bentuk persentase, bisa dengan model pembagian hasil usaha Revenue Sharing (bagi pendapatan) atau Profit/Loss Sharing (bagi untung/rugi). (Muhammad, 2010: 38)

Menurut Sjahdeini (2014: 296) ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis mudharabah tersebut adalah: 

1. Al-mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah)
Disebut al-mudharabah al-muqayyadah dan mudharabah yang terbatas apabila rabb-ul mâl menentukan bahwa mudharib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti mudharib hanya boleh menginvestasikan uang rabb-ul mâl pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang lain. 

2. Al-mudharabah al-muthlaqah (unrestricted mudharabah)
Disebut al-mudharabah al-muthlaqah dan mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila rabb-ul mâl menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang rabb-ul mâl akan ditanamkan.

Skema Mudharabah Muthlaqah :
  1. Jual Beli
  2. Shahibul Mâl atau Rabb-Mâl
  3. Investasi
  4. BANK/LKMS(Mudharib)
  5. Pembiayaan
  6. Pinjaman
Sumber: Machmud (2006: 48)


Produk penyaluran dana (financing)


Menurut Al-Arif, “pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan” (Al-Arif, 2012: 146).

Ada tiga konsep pembiayaan yang sesuai dengan syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa (Al-Arif, 2012: 146). 

A. Prinsip Bagi Hasil


Dalam prinsip bagi hasil, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) akan mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
Menurut Muhammad ada dua bentuk pembiayaan bagi hasil, yaitu:

Pembiayaan Mudharabah
Akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (Shahibul Mâl) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan kelalaian penerima pembiayaan.

Pembiayaan Musyarakah
Akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Muhammad, 2010: 40).

B. Prinsip Jual Beli


Menurut Al-Arif, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan memiliki barang, yaitu keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang dijual belikan berupa barang konsumtif dan produktif (Al-Arif, 2012: 147).

Menurut Muhammad ada tiga bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan dan LKMS, yaitu sebagai berikut:

Murabahah 
Jual beli pada harga barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam konteks ini perbankan syariah atau LKSM sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Dalam perjanjian murabahah, perbankan syariah atau LKMS membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau mark-up. Dalam praktiknya, murabahah sering digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti alat-alat rumah tangga, barang elektronik, dan kendaraan bermotor.

Salam
Pembelian barang dengan model pesanan dimana pada perjanjian di awal telah disepakati barang yang dipesan beserta karakteristik dan sifat-sifatnya. Pembayaran dalam konsep salam ini dilakukan di depan serta penyerahan barangnya setelah barang yang dipesan jadi atau tersedia.

Istishna 
Proses jual beli barang dengan model pesanan seperti salam, namun memiliki kekhususan yaitu jika terjadi perubahan harga dari kriteria barang yang dipesan setelah perjanjian ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh pembeli atau nasabah (Muhammad, 2010: 40-41).

C. Prinsip Sewa


Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan (Karim, 2004: 161). Yang termasuk dalam kategori ini adalah Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan Ijarah, yang dimaksud dengan Ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut Al-Arif, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna barang atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam ilmu keuangan konvensional, Ijarah tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai operating lease. 

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Al-Arif, 2012: 161).

Menurut Muhammad, “Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership)” (Muhammad, 2010: 41). Perbankan syariah atau LKMS akan memperoleh pendapatan sewa dengan menawarkan barangnya kepada nasabah. 
 

Produk jasa

Adapun produk jasa yang diberikan Bait al-Mâl wa at-Tamwil atau BMT adalah sebagai berikut:

a.  Qard
Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Contohnya untuk pembiayaan rumah sakit, biaya pendidikan, biaya tenaga kerja.
 
b. Al-Wakalah
Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.
 
c. Al-Hawalah
Penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan utang/piutang akan mendapatkan fee dari pengaturan pengalihan (management fee).
 
d. Rahn
Pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (mahrum) ditanggung oleh penggadai (rahim). Barang jaminan adalah milik sendiri (rahim), untuk itu hendaknya rahim bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.
 
e. Kafalah
Pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan fee dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama (Kuntowijoyo, 2001: 171-174).

Produk tabarru’: ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Hibah).


Tabarru’ merupakan perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Menurut Mujieb, “tabarru’ adalah akad pemilikan sesuatu tanpa ‘iwad/penukaran, seperti hibah, sedekah, wasiat dan wakaf” (Mujieb, 1994: 14).  

Menurut Karim, pada akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak menyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT. bukan dari manusia (Karim, 2004: 58).

Sesuai dengan namanya Bait al-Mâl merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang usaha utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAF) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Dalam kinerja operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangan, sektor riil dan sosial (ZISWAF) (Muhamad, 2007: 61).

Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. 

Dalam hal ini disamakan dengan sistem perbankan. Dalam sektor riil, pada dasarnya kegiatan sektor riil merupakan bentuk penyaluran dana BMT. 

Dalam hal ini sifatnya permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran ini disebut investasi atau penyertaan. Sedangkan kegiatan ketiga dari BMT adalah kegiatan sosial (zakat, infak, sedekah dan wakaf). BMT sebenarnya memainkan peran yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT.

1 comment for "Produk dan Kinerja Operasional BMT"