Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengerian Badan Usaha Milik Daerah

 

Menurut pasal 5 ayat (2) undang undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. 

Pendirian BUMD dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, menurut Undang-Undang no 22 tahun 1999. Seperti halnya BUMN

BUMD juga merupakan badan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Namun terdapat perbedaan, yakni pada BUMD secara dominan didukung oleh pemerintah daerah setempat. Hasil laba yang diterima oleh BUMD menjadi salah satu unsur dalam pengelolaan asli daerah.

Pengelolaan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga, PAD menjadi tolak ukur kemampuan daerah sebagai cerminan kemandirian daerah tersebut. 

Sumber PAD meliputi pajak daerah, otonomi daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga sebagainya. BUMD turut berperan dalam mewujudkan kemakmuran daerah. BUMD juga merupakan tolak ukur secara makro perannya pada perekonomian daerah. 

Dengan adanya BUMD ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja. 

Dapat disimpulkan bahwa BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi, yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. BUMD dapat mengenakan retribusi, pengaruhnya bisa berbeda karena keahlian regulator dan kapasitas kontrak yang rendah untuk pemerintah kota dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Riset termutakhir menunjukan bahwa BUMD lebih efisien daripada birokrasi tetapi memiliki laju kerugian yang lebih tinggi karena otonomi hukum dan manajerialnya. Terdapat masalah lain pula, fatwa bahwa BUMD dapat saja dimiliki oleh dua atau lebih pemerintah daerah. dan komplek kepemilikan akan membuat kurangnya output karena banyaknya spillover

BUMD pada umumnya bergerak di bidang : 
  1. Perumahan.
  2. Pemungutan sampah.
  3. Pendidikan dan kebudayaan.
  4. Sosial.
  5. Kesehatan.
  6. Layanan transportasi darat daerah.
  7. PDAM dan pengelolaan limbah.

Post a Comment for "Pengerian Badan Usaha Milik Daerah"